Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh rilis dua lembaga survei terkemuka yang merekam kemerosotan tingkat kepuasan (approval rating) terhadap Presiden Prabowo Subianto. Angkanya terbilang mencemaskan bagi sebuah pemerintahan yang baru berjalan: satu survei menempatkan dukungan di angka 51%, sementara survei lainnya bahkan sudah menembus batas psikologis ke angka 49%. Laju penurunannya pun terhitung tajam.
Sontak, spekulasi politik langsung merebak. Narasi mengenai instabilitas pemerintahan, ancaman pemakzulan, hingga keretakan koalisi mulai digoreng di meja-meja diskusi. Pertanyaan besarnya: Apakah Prabowo akan jatuh di tengah jalan?
Jawabannya singkat dan tegas: Nehi!
Benteng Hukum & Realita Ekonomi yang Berbeda dari Era 1998
Ada alasan mendasar mengapa desakan agar Prabowo turun tidak akan pernah sekeras gerakan reformasi era Soeharto pada tahun 1998. Kondisi ekonomi kita saat ini jauh berbeda. Gejolak dan kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat hari ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal, seperti dinamika perang Iran-Amerika Serikat.
Meski konflik global tersebut diprediksi belum akan selesai dalam waktu dekat, situasi ekonomi makro relatif lebih terkendali. Harga minyak dunia tidak akan lagi melonjak secara liar karena transisi dan ketersediaan energi alternatif sudah jauh lebih siap dibanding masa lalu. Fondasi ekonomi yang tidak hancur lebur ini membuat gejolak di tingkat akar rumput tidak akan sampai memicu people power.
Secara hukum tata negara, Indonesia menganut sistem presidensial murni. Berdasarkan UUD 1945, Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR maupun MPR hanya karena angka popularitasnya anjlok. Syarat pemakzulan (impeachment) dikunci sangat ketat: Presiden hanya bisa diberhentikan jika melakukan tindak pidana berat, korupsi, penyuapan, pengkhianatan negara, atau perbuatan tercela yang dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.
Lagipula, koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%. Secara matematis, pintu pemakzulan di parlemen praktis tertutup rapat.
Rantai Pasok Dapur MBG: Sandera Modal Politik
Bagaimana jika partai-partai koalisi berniat berpaling? Di sinilah letak kuncinya: faktor ekonomi politik di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan proyek raksasa yang melibatkan ribuan unit dapur di seluruh Indonesia. Operasional dapur MBG disokong langsung oleh jaringan elite lokal, kader partai koalisi, dan komponen masyarakat pendukungnya. Mereka telah mengucurkan modal awal yang besar untuk pengadaan fasilitas dan rantai pasok.
Secara kalkulasi bisnis, investasi dapur MBG membutuhkan masa pengembalian modal (Break-Even Point) setidaknya 1 hingga 2 tahun ke depan. Jika partai-partai koalisi berbalik arah dan menjatuhkan Presiden hari ini, program MBG otomatis akan terhenti. Akibatnya, modal ribuan dapur yang dikelola kader mereka belum balik dan berakhir rugi total (sunk cost). Keinginan mengamankan arus kas dan mengembalikan modal inilah yang memaksa partai-partai koalisi untuk tetap pasang badan menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo.
Kalkulasi 2029: Pasang Jarak, Polarisasi, dan Peluang PSI
Meski pemerintahan aman hingga akhir masa jabatan, peta politik menuju Pemilu 2029 akan memanas. Menjelang tahun politik, partai-partai koalisi diperkirakan bakal mulai menjaga jarak dari Prabowo dan Partai Gerindra. Langkah ini diambil agar elektabilitas mereka di mata pemilih tidak ikut terseret oleh sentimen negatif rezim.
Namun, strategi pasang jarak itu mungkin sudah terlambat kalau dilakukan saat menjelang Pemilu. Pihak yang paling berpeluang meraup keuntungan politik (political gain) dari situasi sekarang ini adalah kekuatan oposisi yang sejak awal bersuara keras menentang Prabowo—seperti PDI Perjuangan dan PKS meskipun tidak resmi hanya dari pendukungn partai. Dukungan rakyat yang kecewa akan mengalir ke kekuatan kritis ini.
Dua kutub politik pun akan makin mengeras: satu sisi berusaha bertahan di dalam lingkaran kekuasaan, sementara sisi lain mengonsolidasikan ketidakpuasan publik. Menariknya, di tengah kerasnya benturan dua kutub utama tersebut, jenuhnya pemilih bisa membuka ruang bagi rakyat untuk mencari pilihan alternatif baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pekerjaan Rumah Prabowo: Jalan Menuju Pemulihan Support
Apakah pintu bagi Prabowo untuk mendongkrak kembali tingkat kepuasan publik sudah tertutup? Sama sekali tidak. Prabowo masih sangat mungkin menaikkan kembali angka dukungannya, dengan syarat utama: mau mendengar aspirasi publik dan membenahi arah kebijakan.
Ada beberapa langkah korektif konkret yang perlu segera diambil:
- Penataan Ulang Koperasi Desa: Tata kelola Koperasi Desa harus dikembalikan sepenuhnya sesuai koridor Undang-Undang, bukan sekadar alat mobilisasi politik atau proyek top-down.
- Hentikan Militerisasi/Institusi Khusus di Sektor Sipil: Tidak perlu lagi membuat program-program penempatan yang terkesan dipaksakan di ranah sipil, seperti wacana mendirikan Universitas Republik Indonesia atau lembaga sejenis yang menumpuk fungsi birokrasi.
- Efisiensi Agenda Luar Negeri: Mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri yang tidak memiliki output ekonomis konkrit dan jelas bagi rakyat.
- Resposisi Politik Luar Negeri: Menunjukkan ketegangan sikap yang lebih tegas dengan tidak lagi terkesan mendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel, sesuai amanat politik luar negeri bebas-aktif.
- Penegakan Hukum Murni & Perampasan Aset: Penegakan hukum harus dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa adanya praktik kriminalisasi oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Tidak juga tebang pilih. Yang terpenting juga, pemerintah harus berani mendorong dan menerapkan UU Perampasan Aset untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi.
Dengan benteng konstitusi dan keterikatan ekonomi koalisi, Presiden Prabowo tidak akan jatuh di tengah jalan. Namun, untuk mengakhiri masa jabatan dengan warisan politik yang baik, kunci utamanya tetap ada di tangan Prabowo sendiri: bersedia mendengar dan berani melakukan koreksi total atas kebijakannya.
0 Komentar